Dasar hukum lembaga keungan bank di Indonesia memiliki peranan penting dalam mengatur operasional dan pengawasan bank di negara ini. Berdasarkan regulasi yang ada, berbagai lembaga perbankan wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.
Artikel ini akan membahas dasar hukum lembaga keuangan bank yang berlaku saat ini, serta peranannya dalam stabilitas ekonomi Indonesia.
Peraturan Dasar Hukum Lembaga Keuangan Bank di Indonesia
Dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum operasional lembaga keuangan bank. Regulasi ini mengatur tentang struktur, operasional, dan pengawasan terhadap aktivitas perbankan di Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah landasan hukum utama yang mengatur tentang sistem perbankan di Indonesia. UU ini memperbarui dan menyempurnakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sektor perbankan yang semakin kompleks.
Fungsi dan Tujuan Perbankan
Undang-undang ini mengatur tentang fungsi perbankan, yang meliputi penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit, serta pengaturan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan dapat mendukung perekonomian nasional.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. OJK memainkan peran penting dalam memastikan lembaga keuangan bank beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan mengutamakan kepentingan nasabah.
Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
OJK berperan dalam pengawasan bank agar tetap menjaga integritas sistem keuangan, mengatur kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, dan melindungi hak-hak konsumen. OJK juga bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan bank syariah yang semakin berkembang di Indonesia.
Baca juga: Apa yang Membedakan BUMN dengan Perusahaan Swasta?
Lembaga Pengawas dalam Sistem Perbankan Indonesia
Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pengawas yang memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan bank terhadap hukum yang berlaku.
1. Bank Indonesia (BI)
Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki tugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, serta mengawasi perbankan agar sistem pembayaran tetap lancar. BI mengeluarkan berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada operasional bank, salah satunya suku bunga acuan yang mempengaruhi pinjaman dan tabungan di bank-bank Indonesia.
Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Keuangan
BI bertanggung jawab untuk menjaga sistem keuangan Indonesia agar tetap stabil dan dapat mendukung perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, BI juga melakukan intervensi dalam hal likuiditas dan inflasi untuk menjaga kestabilan makroekonomi Indonesia.
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada nasabah atas simpanannya di bank, terutama apabila terjadi kegagalan atau kebangkrutan bank. LPS berperan dalam memberikan rasa aman kepada nasabah serta meminimalkan dampak sistemik yang bisa terjadi akibat bangkrutnya suatu bank.
Menjamin Keamanan Simpanan Nasabah
LPS memastikan bahwa nasabah di bank yang mengalami masalah keuangan tetap bisa mendapatkan sebagian atau seluruh dana mereka kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan perlindungan terhadap simpanan yang ada di bank, sehingga mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk simpanan perbankan.
Baca juga: Soal Ujian Sertifikasi Kolektor OJK – Kenali OJK Lebih Jauh
Peraturan dan Kebijakan Pengaturan Bank Syariah
Bank syariah di Indonesia diatur oleh dasar hukum yang berbeda namun tetap terintegrasi dengan peraturan perbankan umum. Undang-Undang yang mengatur bank syariah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam.
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur tentang kegiatan operasional bank syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. UU ini mencakup segala hal terkait dengan pengelolaan bank syariah, seperti sistem bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan.
Prinsip-Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah
Bank syariah di Indonesia diwajibkan untuk beroperasi tanpa mengenakan bunga dalam transaksi perbankan, dan seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba (bunga). Hal ini membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang menggunakan suku bunga sebagai dasar operasional.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Bank Syariah
Bank Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang khusus mengatur operasional bank syariah, seperti ketentuan tentang produk perbankan syariah dan penyusunan laporan keuangan. PBI ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan menjaga integritas bank syariah di Indonesia.
Mengatur Produk Perbankan Syariah
PBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengatur jenis produk yang dapat ditawarkan oleh bank syariah, seperti deposito syariah, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan usaha. Hal ini memastikan bahwa seluruh produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah mematuhi ketentuan syariah yang berlaku.
Dengan berbagai regulasi yang telah dijelaskan di atas, dasar hukum lembaga keuangan bank di Indonesia telah dirancang untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil, sehat, dan transparan.
Pengawasan yang dilakukan oleh BI, OJK, dan LPS, bersama dengan peraturan yang mengatur bank syariah, memastikan bahwa sektor perbankan Indonesia tetap dapat berkembang secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sumber:
- https://www.tempo.co/ekonomi/jenis-jenis-bank-yang-ada-di-indonesia-beserta-contohnya-133733
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230620123104-78-964213/daftar-10-bank-terbaik-di-indonesia-versi-forbes
- https://kumparan.com/berita-bisnis/nama-nama-bank-di-indonesia-terlengkap-1yjYkijuBtJ
Program Premium PCPM 2025
“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟
📋 Cara Membeli dengan Mudah:
- Unduh Aplikasi JadiPCPM: Temukan aplikasi JadiPCPM di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
- Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPCPM Anda melalui aplikasi atau situs web.
- Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
- Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELPCPM” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
- Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES152889”, masukkan untuk diskon tambahan.
- Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
- Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.
Ayoo Download Aplikasi JadiPCPM karena banyak sekali yang bisa kamu dapatkan agar kalian CEPAT TERLATIH dengan Soal soal PCPM 2025!!!
- Dapatkan ribuan soal PCPM 2025 dengan pembahasan yang mudah dipahami, berupa video dan teks
- Live Class Gratis (Berlajar Bareng lewat Zoom)
- Materi-materi PCPM 2025
- Ratusan Latsol PCPM 2025
- Puluhan paket Simulasi PCPM 2025
- dan masih banyak lagi yang lainnya
Mau berlatih Soal-soal PCPM 2025? Ayoo segera Masuk Grup Latihan Soal-soal PCPM 2025 Sekarang juga!!
